JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Muhammad Najib menilai, Kementerian Luar Negeri seharusnya mendukung penuh kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Corby. Pemberian grasi itu disebut sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan Indonesia dan Australia.
Â
"Grasi ini menyangkut hubungan dua negara, setelah kebijakan ini diambil, seharusnya Kemlu bersifat pro-aktif dan mendukung. Sekarang isu ini justru menjadi bola liar dan mendegradasi wibawa pemerintah dan dapat mengganggu hubungan kedua negara," ujar Najib, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Jakarta (30/5/2012).
Â
Najib turut mengkritisi ketiadaan komentar yang dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Bila isu itu terbukti menjadi bola liar, hal itu dinilai sebagai biaya mahal yang harus dibayar.
Â
"Saya tidak tahu, apa presiden meminta Kemlu untuk keep silent, ini penting untuk dijelaskan," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Â
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa kembali menegaskan bahwa pemberian grasi adalah wewenang Presiden Indonesia yang sudah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Menurut Marty, bila Kemlu berkomentar, kasus ini akan tampak seperti politik luar negeri.
Â
Marty juga mengingatkan, pemberian grasi tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan adanya pembebasan ratusan WNI yang saat ini ditahan di Negeri Kangguru.
(ful)
Sindikasi news.okezone.com
Grasi Corby Jadi Bola Liar