JAKARTA - Pemerintah tak akan tinggal diam terkait sikap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang menjatuhkan citra Indonesia di mata internasional. Hal tersebut dilakukan bukan berarti pemerintah anti dengan kritik dan saran.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Darori dalam acara Asia Pulp & Paper Sustainability Roadmap di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (6/6/2012).
‘’Ada NGO (non-government organization) mengaku menemukan kuku Harimau di toko emas dan disiarkan di seluruh dunia. Mereka juga menuduh Indonesia tidak konsen dengan Harimau. Saya katakan jika dalam waktu 1 x 24 jam tidak meninggalkan Indonesia akan saya tangkap. Malam harinya, dia kabur. Ternyata takut juga,’’ katanya.
Darori menduga maraknya tekanan-tekanan LSM asing kepada Indonesia dan industri pulp dan kertas nasional, tidak lepas dari persaingan dagang. Karena itu dia mengimbau para pengusaha agar melakukan persaingan dagang secara sehat.
‘’Pernah ada berita kalau APP merusak hutan, sampai kertas-kertas tisu kita pun ditolak. Saya jelaskan alasannya dan bahkan ketika saya cek ke lokasi hutan yang diduga dirusak, ternyata belum tersentuh. Ini fakta, bahwa dalam dunia perdagangan mungkin ada persaingan. Namun, kita harapkan adanya persaingan sehat,’’ imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan kegiatan ilegal LSM asing yang mengaku menerima dana Rp75 miliar dan akan digunakan untuk membangun suatu daerah konservasi. Ternyata, setelah dicek, dananya disalahgunakan. Uang yang dipakai hanya untuk membangun sebuah gedung, itu pun cuma bernilai Rp1 miliar, bukan Rp75 miliar.
‘’Saya minta dipertanggungjawabkan. Setelah dikonfirmasi, negara tempat LSM itu berasal berdalih memakai uang itu untuk berkampanye Indonesia di luar negeri. Itu yang tidak benar, saya laporkan ke Bareskrim dan orangnya sudah kabur ke luar negeri,’’ tukasnya.
Dodori menampik anggapan jika Indonesia tidak berusaha melestarikan hutan dan lingkungan. Sebab faktanya, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan alam terbesar di dunia.
‘’Selama menjabat Dirjen, saya diberi kesempatan berkeliling Eropa dan baru saja pulang dari New Zealand. Ternyata, di sana tidak ada hutan alam lagi, cuma hutan pinus dan hutan tanaman industri (HTI). Nah, apa yang dilakukan APP, kita patut bersyukur. Karena APP mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia,’’ imbuhnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sofyan Wanandi mengatakan, investor Amerika, Jepang, Korea, dan Taiwan adalah pihak yang berkontribusi terbesar terkait. Sebeb mereka investor pertama di bidang kehutanan Indonesia.
‘’Kita (pengusaha Indonesia) yang harus cuci piring akibat kerusakan hutan. Namun, saat ini kita justru yang dimaki-maki LSM-LSM asing bahwa kita merusak hutan. Ironisnya, mereka tidak teriak-teriak kerusakan hutan dari dulu. Saya tidak tahu kenapa,’’ katanya.
Sofyan mengatakan saat ini adalah waktu bersama-sama melihat Indonesia ke depan, bukan ke belakang. Artinya, jangan lagi menuding siapa yang merusak lingkungan dan hutan.
Saat ini, upaya memperbaiki kerusakan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan telah menjadi komitmen pemerintah dan pengusaha yang tertuang dalam KTT Perubahan Iklim berlangsung di Bali 2010. Program konservasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) yang dicanangkan APP harus dihargai.
‘’Saya berharap LSM asing berbagi dengan kami soal kerusakan hutan ini. Jangan hanya sekadar menyerang pengusaha dan kebijakan pemerintah,’’ pungkasnya.
(sus)
Sindikasi news.okezone.com
Pemerintah Akan Lawan Kampanye Hitam LSM Asing