JAKARTA - Partai Demokrat (PD) meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik Tifatul Sembiring dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi.
Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Andi Nurpati, meragukan Tifatul bisa bekerja maksimal menjadi corong pemerintah, jika PKS sendiri menentang.
"Sebaiknya Menkominfo diganti, karena itu corong pemerintah. Apakah Tifatul mampu menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah jika bertentangan dengan partai sendiri," kata Andi Nurpati di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (31/3/2012).
PD meragukan loyalitas PKS setelah manuver politik mereka di rapat paripurna DPR RI yang membahas soal rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April. PKS berseberangan dengan partai koalisi yang dipimpin Demokrat dengan menolak kenaikan harga BBM.
Menurut Andi, sikap PKS jelas menunjukkan sebagai partai oposisi. Namun, dia menambahkan, PKS sendiri punya sikap politik tidak tegas karena masuk dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Mungkin bagi PKS lebih baik memperjelas posisi. Kalau begini membuat tatanan pemerintah menjadi jelas," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, menuding PKS memainkan politik kotor dalam berkoalisi. Dia mengatakan dari semula PKS memang sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah. "Akhlak politik PKS buat saya tidak saleh. Menunjukkan perangai tidak layak. Akan lebih gentle kalau PKS menarik menterinya dari pemerintah," kata Ulil.
Selain Tifatul, PD juga meminta PKS menarik dua menteri yang duduk di Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadan Pohan, menegaskan tak perlu ada di dalam pemerintahan, jika partai tersebut membangkang. "Ketika ini kebijakan pemerintah tidak disepakati, apa artinya koalisi," ujar Ramadan.
(put)
Sindikasi news.okezone.com
Demokrat Minta PKS Tarik 3 Menterinya dari Kabinet